Cara Menghitung PPh 21 Pegawai Freelance

pegawai-harian-lepas

Cara Menghitung PPh 21 Pegawai Freelance

Di dalam dunia kerja menurut saya ada 2 jenis freelance (pegawai tidak tetap) :

  1. Bukan pegawai (freelance) berkesinambungan misalnya kamu jadi freelance untuk bagian administrasi yang dibayar harian / Buruh harian / Tukang Taman harian namun kerjanya masih terus dan tidak pernah berhenti walaupun bukan pegawai tetap.
  2. Bukan pegawai (freelance) tidak berkesinambungan misalnya kamu memiliki kemampuan design, membuat website yang dibayar per hari namun tidak selalu bekerja sesuai dengan pesanan saja.

Bagaimana Cara Menghitung PPh 21 Pegawai Freelance

  1. Bukan pegawai (freelance) berkesinambungan ( 21-100-03)
  2. Bukan pegawai (freelance) tidak berkesinambungan (21-100-09)
Pilih ISI SPT >> Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tidak Final
Pilih Baru >> Muncul Tampilan Seperti ini, Pilih Referensi untuk memilih pegawai yang dikenakan pajak
Daftar Pegawai yang sudah didaftarkan
Pilih Pegawai yang ingin dikenakan pajak pasal 21 karyawan tidak tetap harian
Dibagian Objek pajak silahkan dipilih kode pajak apa yang dikenakan 21-100-03 / 21-100-09 atau yang lainnya
Setelah dipilih 21-100-03 Karyawan tidak tetap harian berkesinambungan maka kamu diminta memasukan berapa lama dia kerja dalam sebulan, dan berapa gajinya yang diterima. misalnya 10 hari dengan 300.000/hari maka pendapatan bruto sebesar 3.000.000
Hasil isiannya seperti ini
Karena gajinya per hari dibawah 450 rb maka dibebaskan dari pajak
Namun jika kamu memilih bukan pegawai dengan gaji harian dan tidak berkesinambungan atau 21-100-09 maka kamu cukup memasukan gaji yang diterima (pendapatan bruto) maka akan dikenakan pajak penghasilan 50%

Teori Cara Menghitung PPh 21 Pegawai Freelance

Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) memiliki perhitungan yang berbeda-beda untuk setiap jenis karyawan. Bagi karyawan tetap dengan penghasilan Rp 4.500.000 atau lebih besar dari Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP 2016) yang berlaku, maka setiap tahunnya akan dikenakan PPh 21. Bagaimana dengan karyawan tidak tetap dan karyawan lepas harian atau borongan?

Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, karyawan tidak tetap atau karyawan lepas adalah karyawan yang hanya menerima penghasilan apabila karyawan tersebut bekerja, dengan besar penghasilan dihitung berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, dan penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Dalam peraturan tersebut pada Pasal 12 ayat 3 disebutkan bahwa karyawan tidak tetap yang memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender melebihi Rp 4.500.000 (PTKP 2016), maka perhitungan PPh 21 yang digunakan sama dengan perhitungan PPh 21 karyawan tetap. Berikut adalah jenis-jenis upah yang didapatkan oleh karyawan tidak tetap:

  1. Upah harian: upah yang diperoleh karyawan secara harian
  2. Upah mingguan: upah yang diperoleh karyawan secara mingguan
  3. Upah satuan: upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan
  4. Upah borongan: upah yang diperoleh berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu

1. Menentukan jumlah upah harian atau rata-rata upah yang diterima dalam sehari

– Untuk upah mingguan, dibagi dengan jumlah hari bekerja dalam seminggu
 Untuk upah satuan, dikalikan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari
 Untuk upah borongan, dibagi dengan jumlah hari dalam menyelesaikan perkerjaan borongan

2. Tidak ada PPh 21 yang dipotong, jika:

Upah harian atau rata-rata upah harian kurang dari Rp 450.000 dan jumlah kumulatif dalam satu bulan belum melebihi Rp 4.500.000.

3. PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah harian dikurangi Rp 450.000, lalu dikalikan 5%, jika:

Upah harian atau rata-rata upah harian sudah lebih dari Rp.450.000 tetapi jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender belum melebihi Rp 4.500.000.

4. PPh 21 harus dipotong sebesar upah harian atau rata-rata upah dikurangi PTKP sehari  lalu dikalikan 5%, jika:

Jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender sudah lebih dari Rp.4.500.000, tetapi kurang dari Rp.10.200.000.

5. Berlaku Tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf (a), jika:

Jumlah kumulatif dalam satu bulan kalender sudah lebih dari Rp 10.200.000.

Untuk lebih jelasnya, Gadjian menyediakan tabel tarif dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dikenakan pada karyawan tidak tetap atau karyawan lepas harian/borongan.

Penghasilan Sehari Penghasilan Kumulatif Sebulan Tarif dan DPP
< Rp 450.000 < Rp 4.500.000 Tidak ada PPh 21
> Rp 450.000 < Rp 4.500.000 5% x (Upah – Rp. 450.000)
< Rp 450.000

> Rp 450.000

> Rp 4.500.000 5% x (Upah – (PTKP/360))
< Rp 450.000

> Rp 450.000

> Rp 10.200.000 Tarif pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf (a)

Contoh Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan Tidak Tetap atau Karyawan Lepas Harian/Borongan

Upah Harian

Budi dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Indonesia Berkarya. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 450.000. Berapa PPh 21 yang dikenakan?

Jawab:

Upah Sehari: Rp 450.000
Batas upah harian yg tidak dikenakan pajak: (Rp 450.000)

Penghasilan Kena Pajak Sehari = 0

Hari ke-10:
Karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp 4.500.000, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong.

Hari ke-11:
Karena jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp 4.500.000, maka perhitungan PPh 21 Budi adalah:

Upah s/d hari ke-11: 11 x Rp 450.000 = Rp 4.950.000
PTKP sebenarnya: 11 x (Rp 54.000.000 / 360) = (Rp 1.650.000)

PKP s/d hari ke-11 = Rp 3.300.000

PPh 21 terutang: 5% x RP 3.300.000 = Rp 165.000
PPh 21 yang dipotong s/d hari ke-10: (0)

PPh 21 yang dipotong hari ke-11 = Rp 165.000

Sehingga pada hari ke-11, Budi menerima upah bersih sebesar:

Rp 450.000 – Rp 165.000 = Rp 285.000

Hari ke-12:
Jika Budi bekerja sampai hari ke-12, maka perhitungan PPh 21 nya adalah:

Upah sehari: Rp 450.000
PTKP sebenarnya: Rp 54.000.000 / 360 = (Rp 150.000)
PKP = Rp 300.000

PPh 21 terutang: 5% x Rp 300.000 = Rp 15.000

Sehingga pada hari ke-12, Budi menerima upah bersih sebesar:

Rp 450.000 – Rp 15.000 = Rp 435.000

Contoh lainnya adalah:
Susi (belum menikah) pada bulan Maret 2016 bekerja pada perusahaan CV Tani Jaya, menerima upah sebesar Rp 650.000 per hari. Berapa PPh 21 nya?

Jawab:

Upah sehari > Rp 450.000: Rp 650.000 – Rp 450.000 = Rp 200.000
PPh 21 harian: 5% x Rp 200.000 = Rp 10.000

Pada hari ke-7, Susi telah menerima penghasilan sebesar Rp 4.550.000 sehingga sudah lebih dari Rp 4.500.000, maka PPh 21 pada bulan Maret:

Upah s/d hari ke 7: 7 x Rp 650.000 = Rp 4.550.000
PTKP sebenernya: 7 x (Rp 54.000.000 / 360) = (Rp 1.050.000)

PKP  = Rp 3.500.000

PPh 21 terutang: 5% x Rp 3.500.000 = Rp 175.000
PPh 21 yang dipotong s/d hari ke 6: 6 x Rp 10.000 = (Rp 60.000)

PPh 21 yang dipotong hari ke-7: Rp 115.000

Sehingga pada hari ke 7, Susi menerima upah bersih sebesar:

Rp 650.000 – Rp 115.000 = Rp 535.000

Maka jumlah PPh 21 per hari Susi yang dipotong sejak hari ke-8 dan seterusnya adalah sebesar:

Upah sehari: Rp 650.000
PTKP sebenarnya: Rp 54.000.000 / 360 = (Rp 150.000)
PKP = Rp 500.000

PPh 21 terutang: 5% x Rp 500.000 = Rp 25.000

Upah Satuan – Upah Mingguan

Fahmi (belum menikah) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Perolehan upah Fahmi dihitung berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dapat diselesaikan yaitu sebesar Rp  125.000 per TV dan dibayarkan setiap minggu. Dalam 1 minggu (6 hari kerja), Fahmi dapat menyelesaikan pekerjaan sebanyak 24 buah TV dengan upah Rp 3.000.000. Berapa PPh 21nya?

Jawab:

Upah sehari: Rp 3.000.000 / 6 = Rp 500.000
Upah di atas Rp 450.000: Rp 500.000 – Rp 450.000 = (Rp 50.000)

PPh 21 terutang: 6 x (5% x Rp 50.000) = Rp 15.000

Upah Borongan

Yanto mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp 950.000, pekerjaan yang diselesaikan dalam 2 hari. Berapa PPh 21nya?

Jawab:

Upah borongan sehari: Rp 950.000 / 2 = Rp 475.000
Upah di atas Rp 450.000: Rp 475.000 – Rp 450.000 = (Rp 25.000)

PPh 21 terutang: 2 x (5% x Rp 25.000) = Rp 2.500

Upah Harian / Satuan / Borongan / Honorarium / yang Diterima Tenaga Lepas yang dibayarkan Bulanan

Bagus bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2016 Hermanto hanya bekerja 20 hari dan upah sehari sebesar Rp 250.000. Bagus sudah menikah tapi belum memiliki anak. Berapa PPh 21 bulan Januari?

Jawab:

Upah Januari 2016: 20 x Rp 250.000 = Rp 5.000.000
Penghasilan neto setahun: Rp 5.000.000 x 12 = Rp 60.000.000
PTKP K/0 = (Rp 58.500.000)

PKP: Rp 60.000.000 – Rp 58.500.000 = Rp 1.500.000

PPh 21 terutang setahun: 5% x Rp 1.500.000 = Rp 75.000
PPh 21 terutang sebulan: Rp 75.000 / 12 = Rp 6.250

Pada bulan yang sama (Januari), Bagus menerima bonus kerja dari perusahaan sebesar Rp 6.000.000. Berapa total PPh 21 terutang bulan Januari?

Jawab:

Upah Januari 2016: 20 x Rp 250.000 = Rp 5.000.000
Penghasilan setahun: Rp 5.000.000 x 12 = Rp 60.000.000
Bonus:  (Rp 6.000.000)
Penghasilan neto setahun: Rp 66.000.000
PTKP (K/0): (Rp 58.500.000)

PKP: Rp 66.000.000 – Rp 58.500.000 = Rp 7.500.000

PPh 21 terutang Gaji + Bonus: 5% x Rp 7.500.000 = Rp 375.000
PPh 21 terutang Bonus: Rp 375.000 – Rp 75.000 = Rp 300.000

Sehingga total PPh 21 Bambang pada bulan Januari adalah sebesar:

PPh 21 terutang bulan Januari: Rp 300.000 + Rp 6.250 = Rp 306.250

Cara Menghitung PPh 21 Pegawai Freelance – 0813-8228-9991 | frconsultantindonesia.com

Author: Frconsultant

Kami menerima jasa pembukuan dan pajak murah di indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *