Tanpa Pembukuan, Bisnis Berantakan

pebisnis-bahagia-karena-pembukuan

Masalah Pembukuan, Usaha Mikro Terancam Berantakan

Judul artikel tersebut diterbitkan oleh SWA Pada tahun 2011, namun isi artikel tersebut masih relevant dengan kondisi saat ini ditahun 2016. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya pelaku usaha di indonesia terutama para UKM (Usaha Kecil dan Menengah) masih belum sadar pembukuan dan kurangnya rencana masa depan dari para pemilik bisnis.

Continue Reading

Pembukuan Sederhana Untuk UKM

Pembukuan-sederhana

Pembukuan adalah salah satu syarat agar bisnis anda berjalan dengan baik dan benar, tanpa pembukuan ibarat bisnis anda berjalan tanpa arah tujuan. Karena dengan pembukuan anda dapat memperoleh banyak manfaat seperti

  1. Mengetahui seberapa besar bisnis anda berkembang
  2. Mengetahui kondisi sebenernya dari keuangan bisnis anda
  3. Mengetahui persaingan yang terjadi di pasar
  4. Mengetahui posisi bisnis anda di pasar.
Continue Reading

Cara Menghitung Pajak Penghasilan & Tarif Pph 21 Terbaru 2016

belajar-pajak

Menghitung Pajak Penghasilan & Tarif Pph 21 Terbaru 2016

Pajak Penghasilan Pribadi

Setiap warga negara Indonesia yang memiliki penghasilan dan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 maka diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan bruto yang diperolehnya.

Undang-Undang Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan beberapa kali mengalami amandemen dan perubahan sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Tarif Pajak Penghasilan Pph 21

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

Penghasilan Netto Kena Pajak

Tarif Pajak

Sampai dengan 50 juta

5%

50 juta sampai dengan 250 juta

15%

250 juta sampai dengan 500 juta

25%

Diatas 500 juta

30%

 

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2015

Masyarakat Indonesia saat ini yang memiliki penghasilan rendah wajib bersyukur dengan adanya peraturan pemerintah baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif penyesuaian besarnya penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP).

Perubahan tarif PTKP setahun sebelumnya Rp. 24,3 juta menjadi sebesar Rp. 36 juta (3 juta per bulan) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi, dan berlaku efektif untuk tahun Pajak 2015 atau per tanggal 1 Januari 2015.

Perhitungan Perubahan PTKP terbaru Tahun 2015:

Wajib Pajak Tidak Kawin dan memiliki tanggungan

Uraian

Status

PTKP

Wajib Pajak 

TK0

36.000.000,-

+ Tanggungan 1

TK1

39.000.000,-

+ Tanggungan 2

TK2

42.000.000,-

+ Tanggungan 3

TK3

45.000.000,-

Wajib Pajak Kawin dan memiliki anak / tanggungan

Uraian

Status

PTKP

+ WP Kawin

K0

39.000.000,-

+ Tanggungan 1

K1

42.000.000,-

Tanggungan 2

K2

45.000.000,-

Tanggungan 3

K3

48.000.000,-

Wajib Pajak Kawin, istri memiliki penghasilan dan digabung dengan suami

Uraian

Status

PTKP

+ WP Kawin

K/I/0

75.000.000,-

Tanggungan 1

K/I/1

78.000.000,-

Tanggungan 2

K/I/2

81.000.000,-

Tanggungan 3

K/I/3

84.000.000,-

 Catatan: Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang

 

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak – PTKP 2016

Usul kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak yang semula Rp.36 juta berubah menjadi Rp.54 juta pertahun (setara dengan Rp. 4,5 juta per bulan) telah disetujui DPR.

Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, PTKP ini akan diberlakukan mulai Bulan Juni 2016 mendatang, dan perhitungannya berlaku surut mulai dari Bulan Januari 2016.

Kalau diperhatikan dan dianalisa kenaikan PTKP 2016 ini lebih kurang 50% dari PTKP 2015, dan kenaikan PTKP 2015 juga demikian lebih kurang 50% dari PTKP 2014 (data aktual PTKP 2014 : 24,3 juta, 2015 : 36 juta, 2016 : 54 juta).

Kenaikan PTKP 2016 ini ditanggapi positip dari berbagai kalangan masyarakat terutama karyawan atau buruh yang saat ini masih memperoleh penghasilan lebih kurang senilai Upah Minimum Regional (UMR).

Dengan adanya penyesuaian tarif PTKP 2016 ini secara hitungan matematis sudah pasti menyebabkan pendapatan negara dari Wajib Pajak orang pribadi akan turun, namun diharapkan dengan adanya kenaikan tarif ini dapat mensejahterakan masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk melapor SPT PPh sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya.

Continue Reading